TEKNIK PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PERMASALAHAN PEREKONOMIAN
DI INDONESIA
OLEH
NAMA : LINDA WATI
JURUSAN
ADMINISTRASI NEGARA
SEMESTER : IV
NIP : 0209251
KELAS
REGULER PAGI
SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN
POLITIK CANDRADIMUKA
PALEMBANG
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Selama tiga tahun dari
2005, 2006, dan 2007 perekonomian Indonesia tumbuh cukup signifikan (rata-rata di atas 6%), menjadikan Indonesia
saat ini secara ekonomi cukup
dipertimbangkan oleh perekonomian dunia. Hal ini dapat dilihat dengan diundangnya Indonesia ke pertemuan kelompok
8- plus (G8plus) di Kyoto Jepang pada
bulan Juli 2008 bersama beberapa negara yang disebut BRIICS (Brasil, Rusia, India, Indonesia dan South Africa).
Pada tahun 2008 pendapatan per kapita Indonesia sudah meliwati US$ 2.000, bahkan pada tahun 2009, GDP Indonesia
ditetapkan di atas angka 5.000 triliun
Rupiah atau setara dengan US$ 555 milyar. Angka-angka ini cukup mendukung estimasi bahwa pada tahun
2015 Indonesia sudah menjadi salah satu
raksasa ekonomi dunia dengan GDP di atas US$ 1 triliun. Namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh
perekonomian Indonesia untuk menuju kesana, misalnya;
kondisi infrastruktur perekonomian
(seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan
listrik), tingginya angka pengangguran (kisaran 9%), tingginya inflasi yang disebabkan
oleh meningkatnya harga energi dunia (sudah menyentuh 11,,%), belum
optimalnya kedatangan FDI ke Indonesia,
belum optimalnya peranan APBN sebagai stimulus ekonomi (belum ekspansif).
Dari permasalahan diataslah Indonesian mempunyai banyak permasalahan
di di bidang infrastruktur
ekonomi yang sangat berat di temukan solusinya. Namun , seiring dengan waktu penulis mencoba memberikan pemecahan
masalah dengan sederhana agar dapat
dipertimbangkan oleh pemerintah dalam perbaikan bidang infrastruktur ekonomi. Sehingga perekonomian Indonesia dapat
menjadi pengaruh perekonomian
dunia.
1.2. Rumusan masalah
Dari uraian di atas timbul
beberapa pokok permasalahan berkaitan dengan teknik pengambilan keputusan
dengan masalah ekonomi, yaitu ;
v Apa permasalahan perekonomian yg di hadapi di Indonesia ?
1.3. Tujuan penulis
1. Merupakan tugas dari mata kuliah teknik
pengambilan keputusan dan untuk melatih kemampuan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan suatu masalah yang
dihadapinya.
2. Untuk mengetahui bagaimana teknik
pengambilan keputusan yg efektif dan efisien
yang bisa diterapkan dalam
perekonomian Indonesia.
3. untuk mengetahui permasalahan
perekonomian yang sebenarnya di Indonesia.
1.4. Manfaat Penulisan
Adapun
manfaat penulisan makalah ini adalah :
1. Bermanfaat sebagai suatu proses
belajar dalam membuat makalah
2. Dapat mengkaji lebih dalam tentang
teknik pengambilan keputusan.
3. Bermanfaat sebagai suatu proses belajar yang
bisa di terapkan dalam kehidupan sehari-hari..
BAB II
PEMBAHASAN
A.
Beberapa permasalahan perekonomian
di indonesia
Beberapa permasalahan
ekonomi Indonesia yang masih muncul saat ini dijadikan
fokus program ekonomi 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 yang memuat berbagai kebijakan
ekonomi yang menjadi target pemerintah
yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang yaitu: investasi, ekonomi makro dan keuangan, ketahanan
energi, sumber daya alam, lingkungan dan pertanian, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM),
pelaksanaan komitmen masyarakat
ekonomi ASEAN, infrastruktur, dan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Analisis singkat atas kondisi
ke-delapan bidang yang menjadi paket kebijakan ekonomi
tahun 2008- 2009 adalah sebagaimana berikut ini:
1. Iklim investasi.
Realisasi investasi yang
telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha Tetap PMDN pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak
159 proyek dengan nilai realisasi
investasi sebesar Rp. 34.878,7 miliar (34,88 triliun Rupiah). Sedangkan realisasi Investasi yang
telah dikeluarkan oleh BKPM berdasarkan Izin Usaha
Tetap PMA (FDI) pada periode 1 Januari s/d 31 Desember 2007 sebanyak 983 proyek dengan nilai realisasi
investasi sebesar US$. 10.349,6 juta (US$ 10,34 milyar).
Dibandingkan dengan FDI
global yang selama 2007 mencapai rekor sebesar US$
1.500 milyar dan FDI yang masuk ke Amerika Serikat sebesar US$ 193 miliar, nilai FDI yang masuk ke Indonesia masih
sangat rendah yaitu 0,66% terhadap FDI dunia
dan 5,18% terhadap FDI ke Amerika Serikat. Walau demikian, masuknya FDI ke Indonesia pada tahun 2007 ini jauh
lebih baik dibandingkan dengan masa puncak pra
krisis yaitu tahun 1996-1997 yang hanya mencapai US$ 2,98 miliar (1996) dan US$ 4,67 miliar (1997).Menurut hemat
penulis realisasi FDI ke Indonesia akan dapat lebih
meningkat kalau dua faktor kunci untuk masuknya FDI dibenahi yaitu kondisi infrastruktur,
dan masalah birokrasi yang bertele-tele.
2. Kebijakan ekonomi makro dan
keuangan
Dari sisi fiskal,
pemerintah menerapkan APBN yang cukup baik yaitu dengan sedikit ekspansif walau masih sangat berhati-hati. Hal ini
terlihat dari defisit RAPBN tahun
2009 sebesar Rp 99,6 triliun atau 1,9 persen dari PDB (Kompas 15 Agustus 2008), walau defisit APBN masih dapat ditolerir
sampai angka 3% (berdasarkan golden
rule) . Pada tahun 2009 anggaran yang digunakan untuk belanja modal tercatat sebesar Rp 90,7 triliun lebih besar dari
belanja barang sebesar Rp 76,4 triliun (Kompas
15 Agustus 2008). Total belanja pemerintah pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp1.022,6 triliun yang
diharapkan lebih berperan dalam menstimulus ekonomi
untuk mencapai target pertumbuhan di atas 6,5%. Pemerintah juga pada tahun 2009 berencana untuk memberikan empat
macam insentif fiskal yaitu Pembebasan
atau pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam jumlah dan waktu tertentu kepada investor yang
merupakan industri pionir. Keringanan Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB), khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah atau kawasan tertentu. Pembebasan atau
penangguhan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor
barang modal atau mesin serta peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama
jangka waktu tertentu. Pemerintah mengubah perlakuan
PPN atas sebagian barang kena pajak yang bersifat strategis dari yang semula ”dibebaskan” menjadi tidak
dipungut atau ditanggung pemerintah.
Dari sisi moneter, Bank
Indonesia dengan instrument BI-rate cukup berhasil untuk mengendalikan inflasi, khususnya core inflation sejak
BI rate diterapkan pada tahun 2005.
Namun inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga energi dan terganggunya masalah distribusi terutama
akibat naiknya harga gas, premium, solar, dan
makanan (volatile food) membuat tahun 2008 ini tingkat inflasi cukup tinggi
yaitu untuk Januari-Agustus
2008 tercatat 9,4 persen, dan inflasi Agustus 2007- Agustus 2008 mencapai 11,85 persen. Menghadap
hal ini BI melakukan antisipasi dengan menaikan
BI rate pada bulan-bulan terakhir sampai September 2008, dan saat ini BI rate sudah mencapai 9,25%. Tingginya BI
rate ini memang diharapkan dapat menekan angka
inflasi namun disisi lain akan berpengaruh terhadap sektor riil karena kenaikan
BI rate berakibat terhadap
peningkatan tingkat bunga pinjaman di bank-bank komersial.
3.
Ketahanan energi.
Sebagaimana kita ketahui
bahwa harga energi dunia terus berfluktuasi dan sangat sulit untuk diprediksi. Pada tahun 2008 harga minyak dunia
bahkan sudah mencapai rekor
tertinggi sebesar US$ 147 per barel pada 11 Juni lalu. Walau saat ini menurun pada kisaran US$ 106, bahkan
hari ini tanggal 10 September 2008 harga minyak
telah turun dibawah US$ 100 (detik.com). Hal ini sangat berbahaya bagi ketahanan energi nasional karena kita tahu
bahwa ,sebagai input, naiknya harga energi akan
berdampak terhadap kenaikan biaya produksi dan harga jual. Disamping kenaikan biaya produksi dan harga jual akan
mengurangi daya saing produk Indonesia di
pasar internasional apalagi pada saat ini sedang terjadi penurunnya daya beli masyarakat internasional akibat inflasi yang
meningkat hampir disemua negara tujuan utama
ekspor Indonesia yaitu Amerika Serikat, Negara Eropa (EU), dan Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan China).
Dalam rangka ketahanan energi ini, pemerintah melakukan
diversifikasi energi dengan misalnya memproduksi bio-fuel yang merupakan pencampuran produk fosil
dengan nabati (minyak kelapa sawit). Namun muncul
kendala program ini karena saat ini harga komoditi yang menggunakan bahan baku kelapa sawit mengalami kenaikan yang
luar biasa yaitu Crude Palm Oil (CPO). Akibatnya,
produsen kelapa sawit menjadi gamang dalam menggunakan kelapa sawit apakah untuk digunakan sebagai bio
energy atau untuk menghasilkan CPO yang ditujukan
untuk ekspor. Beberapa pengamat mengatakan sebaiknya Indonesia lebih mengembangkan energy geothermal (panas bumi)
yang cadangannya sangat berlimpah di
Indonesia (terbesar di dunia) karena biaya investasi yang mahal untuk investasi energi pada geothermal ini
akan di offset oleh turunnya subsidi pemerintah untuk bahan bakar minyak karena adanya peralihan penggunaan
energi dari minyak ke geothermal.
4. Kebijakan sumber daya alam,
lingkungan dan pertanian
Indonesia beruntung
memiliki sumber daya alam yang melimpah baik bahan tambang, hutan, pertanian, hasil laut, dan cahaya matahari
yang sepanjang tahun. Untuk itu,
sumber daya alam yang ada harus dikelola dengan baik bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
ekonomi rakyat (welfare). Sejauh
ini Indonesia telah memanfaatkan banyak bahan tambang bagi pertumbuhan ekonomi seperti minyak bumi, batubara,
gas, bijih besi, emas, nikel, timah dan lain sebagainya.
Namun pemanfaatan sumber daya alam ini membawa dampak negative.
(negative externalities) terhadap
lingkungan berupa penggundulan hutan penghancuran
bukit-bukit yang tentunya berdampak sangat negatif terhadap kondisi lingkungan. Disisi pertanian, walau
banyak kemajuan yang dicatat Indonesia masih mengimpor
beras, dan produk pertanian lain seperti kedele, dan hasil perkebunan (gula). Ditargetkan pada tahun 2009,
Indonesia sudah dapat berswasembada beras dan gula.
5.
Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Sektor usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) ini merupakan sektor ekonomi
yang cukup tangguh terutama pada saat krisis ekonomi 1998 dimana banyak pelaku ekonomi besar bertumbangan. Beberapa
program yang akan diterapkan oleh pemerintah
menyangkut pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) ini adalah peningkatan akses UMKM pada
sumber pembiayaan dengan Meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan. Memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM.
Mengoptimalkan pe-manfaatan dana non perbankan
untuk pemberdayaan UMKM. Disamping itu akan dilakukan juga pengembangan kewirausahaan dan sumber daya
manusia (SDM) dengan Meningkatkan
mobilitas dan kualitas SDM. Mendorong tumbuhnya kewira-usahaan yang berbasis teknologi. Hal lainnya adalah
peningkatan peluang pasar produk UMKM dengan
Mendorong berkembangnya institusi promosi dan kreasi produk UMKM. Mendorong berkembangnya pasar
tradisional dan tata hubungan dagang antar
pelaku pasar yang berbasis kemitraan. Mengembangkan sistem informasi angkutan kapal untuk UMKM.
Mengembangkan sinergitas pasar. Terakhir adalah reformasi regulasi dengan Menyediakan insentif perpajakan
untuk UMKM. Menyusun kebijakan
di bidang UMKM.
6. Pelaksanaan komitmen masyarakat
ekonomi ASEAN.
Sebagai anggota penting
ASEAN Indonesia berkomitmen untuk melaksanakan program
yang telah ditetapkan oleh organisasi yaitu pelaksanaan komitmen Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic
Community - AEC). Beberapa langkah
ke depan adalah Komitmen AEC untuk Arus Barang Secara Bebas Komitmen AEC untuk Arus Jasa. Secara
Bebas Komitmen AEC untuk Arus Penanaman
modal Secara Bebas Komitmen AEC untuk Arus Modal Secara Bebas Komitmen AEC untuk Arus Tenaga. Kerja
Terampil Secara Bebas Komitmen AEC untuk
Perdagangan Makanan, Pertanian, dan Kehutanan Komitmen AEC untuk Menuju Kawasan Ekonomi Yang Kompetitif Sosialisasi
Pelaksanaan Komitmen Masyarakat Ekonomi
ASEAN 2015.
7.
Infrastruktur.
Sebagaimana disinggung
di depan, kondisi infrastruktur ekonomi Indonesia berada pada titik yang nadir. Kalau pada masa orde baru,
kondisi infrastruktur Indonesia
mengalami titik puncak, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi infrastruktur yang ada sudah tidak
lagi memadai. Belum lagi kondisi infrastruktur
yang kualitasnya menurun seiring berjalannya waktu. Banyaknya jalan dan jembatan yang rusak ini tidak
terlepas dari masa-masa sulit APBN kita yang sampai
tahun 2004 lebih dikonsentrasikan kepada pembayaran hutang dan belanja barang dan gaji pegawai. Di tahun 2009,
perlu ditingkatkannya belanja pemerintah untuk
keperluan infrastruktur ini disamping menerapkan KPS (Kerjasama Pemerintah dan Swasta) untuk membangun jalan,
jembatan, pelabuhan, perlistrikan, telekomunikasi
dan lain-lain.
8.
Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
Masalah pengangguran di
Indonesia masih menjadi masalah ekonomi utama yang
sampai saat ini belum bisa diatasi. Sampai tahun 2008, tingkat pengangguran terbuka masih berada pada kisaran 9% dari
jumlah angkatan kerja atau berada pada kisaran
9 juta orang. Sebagaimana kita ketahui, bahwa terjadi perubahan patern perekonomian paska krisis dari usaha
yang padat karya ke usaha yang lebih padat modal.
Akibatnya pertumbuhan tenaga kerja yang ada sejak tahun 1998 s/d 2004 terakumulasi dalam meningkatnya angka
pengangguran. Dilain sisi, pertumbuhan tingkat
tenaga kerja ini tidak diikuti dengan pertumbuhan usaha (investasi) yang dapat menyerap keberadaannya.
Akibatnya terjadi peningkatan jumlah pengangguran
di Indonesia yang pada puncaknya di tahun 2004 mencapai tingkat 10% atau sekitar 11
juta orang. Untuk menangani masalah pengangguran
ini pemerintah perlu memberikan fasilitas baik fiskal, perkreditan, maupun
partnership untuk menciptakan usaha yang bersifat padat karya
dalam rangka menyerap kelebihan
tenaga kerja yang ada. Menyangkut masalah
ketransmigrasian ada yang berubah pada
penanganannya dibandingkan dengan masa orde baru. Kala
itu program transmigrasi berjalan
dengan sangat gencar dengan hasil yang bervariasi. Di satu daerah program transmigrasi
berjalan baik tapi di daerah lain mengalami kegagalan, namun secara keseluruhan
program transmigrasi berjalan lumayan. Paska
krisis, program transmigrasi kelihatannya mati suri atau
sudah hampir tidak lagi terdengar
gaungnya. Apalagi sejak berlakunya otonomi daerah dimana kewenangan mengatur daerah diserahkan
kepada pemerintah
daerah, termasuk mengatur
datangnya penduduk dari luar daerah. Saat ini tentunya perlu ada koordinasi antara pusat
dengan daerah menyangkut masalah transmigrasi ini.
BAB
III
PENUTUP
1.
Kesimpulan
Dari permasalahan yang ada maka
penulis menyimpulkan bahwa perekonomian di Indonesia masih tertinggal jauh
dengan Negara-negara yang jauh dibawah Indonesia. Permasalahan kondisi infrastruktur perekonomian
(seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan
listrik), tingginya angka pengangguran
(kisaran 9%), tingginya inflasi yang disebabkan
oleh meningkatnya harga energi dunia (sudah menyentuh 11,,%), belum optimalnya kedatangan FDI ke
Indonesia, belum optimalnya peranan
APBN sebagai stimulus ekonomi (belum
ekspansif).
2.
Saran
Dari
permasalahan yang ada maka penulis memberikan saran atau solusi agar pemerintah
dapat memberikan perhatian yang lebih pada perekonomian yaitu ;
1. Kondisi infrasruktur perekonomian
yang dilakukan pemerintah kota maupun daerah tidak menganggu pemukiman masyarakat
sekitar.
2. Angka pengangguran dapat di kurangi
jika seandainya pertumbuhan tenaga kerja di ikuti oleh pertumbuhan usaha
(insvestasi) atau seimbang.
3. Tingginya inflasi yang disebabkan
harga BBM sudah direalisasikan pemerintah dengan mengantinya bahan bakar
gas.jadi inflasi bisa di tanggani dengan baik oleh pemerintah.
4. Semua permasalahan yang ada tentunya
ada solusinya masing-masing, tinggal pemerintah saja yang memberikan kebijakan apakah
solusi yang diambil benar efektif dan efisien atau tidak.
eits. boleh dicopas tpi mohon jawab voting disebelah kanan yah. Semoga bermanfaat.
eits. boleh dicopas tpi mohon jawab voting disebelah kanan yah. Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar